Oleh: Benediktus Feliks Hatam
ATASBERITA.COM – Pemilihan Umum (Pemilu) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara bukan sekadar ajang memilih pemimpin, tetapi juga bentuk investasi jangka panjang untuk pembangunan dan kemajuan.
Satu suara yang didasarkan oleh kehendak bebas dalam memilih pemimpin adalah investasi untuk masa depan bangsa dan bagian dari komitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
Baca Juga : Apa Itu Hari Valentine? Ini Makna, Asal-Usul, dan Peristiwa Kelam di Baliknya
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menyadari betapa vitalnya peran pemilu dalam menentukan arah pembangunan negara.
Pemilu memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengekspresikan kehendaknya. Dalam setiap pemilihan, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang mencerminkan visi, misi, dan program kerja para calon pemimpin.
Pemimpin yang terpilih dalam pemilu akan menentukan kebijakan-kebijakan yang akan mengarahkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.
Investasi yang kita tanamkan melalui suara kita akan berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pada tanggal 14 Februari 2024, masyarakat Indonesia telah memilih Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPR, DPRD, dan DPD. Saat ini, perhatian kita beralih ke persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024.
Perhelatan ini bukan sekadar ritual demokrasi, tetapi momen penting untuk memilih pelayan publik. Sebagai pelayan, para pemimpin yang terpilih harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
Baca Juga : Ancaman Perkotaan: Sampah dan Air Bersih
Dengan menyadari pentingnya peran pemilu, kita diharapkan tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi.
Mari kita gunakan hak suara kita dengan bijak, karena setiap pilihan yang kita ambil akan menentukan arah dan nasib bangsa. Saatnya kita berinvestasi dalam masa depan yang lebih baik untuk kita semua.
Pelayan Rakyat dan Tanggung Jawab Pemimpin
Baca Juga : OPINI: Masih Ada Barang Palsu di Toko Online, Konsumen Harus Makin Waspada
Kata “pelayan” dalam konteks kepemimpinan merujuk pada pemimpin yang mengutamakan kebutuhan masyarakat. Menurut Greenleaf, pemimpin adalah pelayan yang bertanggung jawab untuk mengutamakan dan memenuhi kebutuhan orang lain secara adil melampaui kepentingan pribadi dan golongan. Pemimpin yang melayani harus memiliki karakteristik seperti empati, kerendahan hati, dan integritas.
Pelayan adalah individu yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dalam konteks kepemimpinan, pelayan publik berorientasi pada kebutuhan masyarakat, menjadi prioritas utama di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Masyarakat, sebagai “tuan”, memberikan mandat dan kuasa kepada pemimpin untuk menjalankan tugasnya. Dengan demikian, setiap pemimpin harus mempertanggungjawabkan tugas dan kewenangannya kepada rakyat secara adil dan transparan.
Baca Juga : OPINI: Masih Ada Barang Palsu di Toko Online, Konsumen Harus Makin Waspada
Rakyat memiliki hak mutlak untuk menentukan sosok pemimpin yang akan membawa bangsa ini menuju keadilan. Hak ini harus dijunjung tinggi dan ditolak segala bentuk praktik yang merusak hakikat demokrasi, termasuk money politics dan melawan segala bentuk intimidasi.
Tantangan dalam Pemilu 2024
Menjelang Pilkada serentak 27 November 2024 kita dihadapkan pada berbagai tantangan serius. Data dari Amnesty International menunjukkan bahwa selama periode kampanye dan pemungutan suara pada pemilu 14 Februasi 2024 banyak pembela hak asasi manusia yang mengalami serangan dan intimidasi.
Baca Juga : OPINI: Masih Ada Barang Palsu di Toko Online, Konsumen Harus Makin Waspada
Selain itu, laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengungkapkan adanya 18 peristiwa kekerasan selama pemilu, termasuk penganiayaan dan bentrokan, yang mengakibatkan luka-luka dan bahkan korban jiwa.
Kejadian-kejadian ini mencerminkan lingkungan yang tidak kondusif bagi kebebasan berpendapat dan partisipasi publik dalam proses demokrasi.
Satu aspek lain yang patut dicermati dan semakin mengkhawatirkan adalah meningkatnya pengaruh politik uang. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menemukan bahwa 35,1 persen responden pada pemilu 14 Februari 2024 mengaku memilih karena uang, meningkat dari 28 persen pada pemilu 2019. Hal ini menunjukkan penurunan kesadaran masyarakat terhadap praktik politik uang.
Baca Juga : OPINI: Masih Ada Barang Palsu di Toko Online, Konsumen Harus Makin Waspada
Pada pemilu 2019, 67 persen masyarakat menganggap politik uang tidak wajar, namun angka ini menurun menjadi 49,6 persen pada pemilu 2024. Artinya, masyarakat semakin toleran terhadap praktik yang seharusnya dilarang ini.
ni menggambarkan bahwa pengaruh politik uang semakin meresap dalam budaya pemilu, dan tantangan ini harus dihadapi dengan serius oleh semua pihak yang peduli terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.
Mewujudkan Demokrasi yang Sehat
Baca Juga : OPINI: Masih Ada Barang Palsu di Toko Online, Konsumen Harus Makin Waspada
Menjelang Pilkada serentak 27 November 2024, kita harus berjuang untuk kebebasan berbicara, memperkuat penegakan hukum terhadap praktik politik uang, dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas.
Lingkungan yang mendukung demokrasi yang sehat sangat penting, di mana setiap suara dihargai dan setiap pemilih diberdayakan untuk memilih berdasarkan keyakinan, bukan karena tekanan atau iming-iming materi.
Kita tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga menentukan masa depan bangsa. Pemimpin yang melanggengkan praktik politik uang adalah mereka yang miskin gagasan dan prestasi.
Baca Juga : OPINI: Masih Ada Barang Palsu di Toko Online, Konsumen Harus Makin Waspada
Sebaliknya, pemimpin yang melayani akan mengutamakan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan berkomitmen untuk mewujudkan keadilan bagi semua.
