MAROS – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros hingga akhir Mei 2026 mencapai sekitar Rp140 miliar atau 40 persen dari target tahunan sebesar Rp347 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M Ferdiansyah, optimistis capaian PAD akan terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan dan dapat menembus 50 persen pada pertengahan tahun.
“Semoga bulan depan sudah mencapai 50 persen,” ujarnya usai mengikuti rapat evaluasi PAD di Ruang Rapat Marusu, Kantor Bupati Maros, Senin (15/6/2026).
Baca Juga : Maros Peringati HUT ke-67 dengan Zikir, Jalan Santai hingga Paripurna
Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, menilai pencapaian tersebut masih sesuai dengan target yang telah direncanakan pemerintah daerah. Menurutnya, realisasi PAD pada semester pertama 2026 diharapkan bisa mencapai minimal 50 persen dari target tahunan.
Meski demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih ada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang perlu meningkatkan kinerja dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Dua OPD yang mendapat perhatian khusus yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tercatat baru merealisasikan PAD sebesar Rp167 juta atau 25,80 persen dari target Rp650 juta. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar Rp482 juta yang harus dikejar hingga akhir tahun.
Baca Juga : 15.453 Siswa SD dan SMP di Maros Terima Seragam Gratis, Pemkab Siapkan Anggaran Rp4 Miliar
Muetazim menilai sektor pertanian masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan kontribusi PAD. Salah satunya melalui pemanfaatan blower yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah apabila didukung fasilitas penampungan yang memadai untuk mengurangi debu dan kebisingan.
Selain itu, pendapatan dari sewa Barang Milik Daerah (BMD) juga menjadi tantangan tersendiri karena sebagian peralatan yang dimiliki sudah tidak lagi beroperasi.
Baca Juga : Pemkab Maros Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pendapatan Daerah Capai Rp1,6 Triliun
Sementara itu, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan baru membukukan PAD sekitar Rp978 juta atau 22,50 persen dari target Rp4,3 miliar. Artinya, masih diperlukan tambahan pendapatan sekitar Rp3,3 miliar untuk mencapai target hingga akhir tahun.
Menurut Muetazim, rendahnya daya beli masyarakat turut memengaruhi capaian pendapatan pada sektor tersebut. Di samping itu, sejumlah sarana dan prasarana juga membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan, terutama fasilitas yang terdampak banjir.
Di tengah tantangan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi OPD dengan capaian PAD tertinggi. Dari target Rp100 juta, dinas tersebut telah mengumpulkan Rp122 juta atau mencapai 122 persen dari target yang ditetapkan.
